Pemahaman Risiko Penyebaran Virus Corona di DKI Jakarta melalui Analisis Spasial [1]

 

Miya Irawati[2] (irawati@arch.ethz.ch, miya.irawati17@gmail.com)

Dzimar Akbarur Rokhim Prakoso[3]

Fajar Dewangga[4]

 

Abstrak

Dalam memitigasi pandemi global COVID-19 saat ini, kemampuan memahami risiko penyebarannya secara spasial menjadi penting, terutama untuk membuat rencana aksi di lingkungan masyarakat. Melalui pendekatan spasial untuk media informasi sekaligus metode analisis yang komprehensif, maka pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui kelurahan yang rentan akan persebaran COVID-19 beserta lokasinya, dan segera membuat rencana aksi untuk memperlambat persebaran dan penanganan pasien yang cepat. Rencana aksi ini harus dapat diimplementasikan segera di tingkat lingkungan melalui pembuatan gugus tugas di tingkat kelurahan (Kelurahan Tanggap) dan di tingkat lingkungan (RW Siaga). Tugas dan fungsi Kelurahan Tanggap dan RW Siaga berdasarkan pedoman — yang dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta– diharapkan dapat melaksanakan rencana aksi berdasarkan kondisi di wilayahnya dalam mitigasi pandemi global di wilayah DKI Jakarta. Dengan sinergi Kelurahan Tanggap dan RW Siaga dalam memahami risiko krisis ini, diharapkan DKI Jakarta dapat menekan persebaran COVID-19 di tingkat lingkungan.

 

Pengantar

Kemampuan memahami risiko penyebaran virus secara spasial menjadi krusial bagi pengambil kebijakan baik di level pemerintahan pusat maupun daerah serta masyarakat dalam memitigasi pandemi global ini, terutama di DKI Jakarta yang menjadi pusat persebaran kasus positif COVID-19 di Indonesia. Kemampuan ini sebaiknya tidak hanya dibangun melalui analisis statistik maupun kebijakan yang deskriptif, namun dibutuhkan analisis spasial di tingkat administrasi pemerintah terendah. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat bersinergi dengan masyarakat dalam merespon dan membuat rencana aksi yang rasional dalam mitigasi ini. Idealnya data tersedia ditingkat Rukun Warga (RW) berupa koordinat lokasi kasus untuk analisis spasial, namun saat ini data terkait COVID-19 dan data lainnya (misalnya, penyebaran Desil, penyakit kronis) baru tersedia di level kelurahan atau kecamatan. Meski demikian, data-data tersebut dapat membantu untuk menganalisis spasial awal guna mengetahui risiko penyebaran COVID-19 di 262 kelurahan di DKI Jakarta (lihat Gambar 1). Analisis spasial ini dapat digunakan untuk memahami banyak hal dalam merespon krisis ini, di antaranya untuk mengetahui kelurahan yang rentan dan bagaimana mendukung kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk masyarakat, terutama bagi rumah tangga termiskin yang tergolong Desil 1 hingga 4. Kerentanan kelurahan terhadap potensi dampak COVID-19 dapat diketahui melalui beberapa indikato yakni jumlah lansia, penduduk yang berpenyakit kronis (terutama berusia di atas 45 tahun), kepadatan penduduk, dan persebaran lokus titik vital yang tidak dapat ditutup aksesnya oleh pemerintah daerah saat ini karena alasan distribusi makanan dan lain sebagainya.

Gambar 1. Kelurahan dan batas administrasinya di DKI Jakarta
Sumber data: Badan Informasi Geospasial dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta tahun 2018

Dengan pemahaman risiko spasial yang lebih baik, kita akan semakin baik dalam merespon krisis ini, termasuk dalam membuat skenario perencanaan dan aksi di tingkat kelurahan yang dapat diturunkan menjadi gugus-gugus kerja di tingkat kelurahan dan lingkungan. Usaha mitigasi pandemi memerlukan partisipasi masyarakat untuk mengurangi penyebarannya di level lingkungan. Kelurahan Tanggap dan RW Siaga dapat merupakan salah satu alternatif gugus tugas di tingkat kelurahan dan lingkungan. Masyarakat dapat dilibatkan dalam Pembatasan Sosial Skala Besar (PBSS) sesuai dengan konteks wilayahnya. Pelibatan masyarakat dapat berupa jadwal bergilir warga di Rukun Tetangga (RT) sebagai anggota RW Siaga karena lebih mengetahui detil kondisi lingkungannya saat ini. Tugas RW Siaga di antaranya adalah melalukan pencatatan dan pemetaan langsung warga yang terkait dengan COVID-19 di lingkungan mereka berupa Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pengawasan (ODP), dan korban meninggal. Selain itu, mereka dapat mengawasi lingkungan dalam penerapan social distancing, melakukan konfirmasi jumlah Rumah Tangga Termiskin (RTT) yang berada di Desil 1 hingga Desil 4. RW Siaga juga melaporkan jika ada warga yang memiliki gejala terinfeksi virus Corona yang membutuhkan ruang isolasi karena tidak memiliki ruang khusus untuk mengisolasi keluarganya di rumah. Kelurahan Tanggap berkoordinasi secara intensif dengan RW Siaga agar penanganan penyebaran virus dan penderita COVID-19 dapat dilakukan cepat.

Kelurahan yang Rentan akan Persebaran Covid-19 di DKI Jakarta

1. Kerentanan Kelurahan berdasarkan distribusi lansia di atas umur 60 tahun dan penyebaran kasus positif COVID-19

Lansia di atas umur 60 tahun memiliki daya tahan tubuh yang lebih rentan, sehingga secara statistik kasus kematian akibat COVID-19 di kelompok ini tinggi.[1] Dari data sebaran kasus positif COVID-19 per 31 Maret (lihat Gambar 2), kasus positif terbanyak di Skala 2 (11-20 kasus) ada di kelurahan Pegadungan, Kalideres, Tomang, dan Kebun Jeruk (Jakarta Barat); Kelapa Gading (Jakarta Timur); dan Senayan (Jakarta Selayan). Pemda DKI Jakarta dapat memprioritaskan perhatian pada kelurahan-kelurahan tersebut, karena jumlah lansia yang tinggi (2.000-4.000 jiwa). Dari analisis spasial ini, terlihat juga pola kelurahan dengan jumlah lansia di atas 8.000 jiwa memiliki kurang dari 10 kasus positif COVID-19 (Skala 1), juga sebaliknya, misalnya, Kelurahan Senayan yang hanya memiliki lansia kurang dari 2.000 jiwa telah mengalami kasus positif sebanyak lebih dari 10 orang (Skala 2). Di Amerika Serikat (AS), misalnya, jumlah anak muda yang terinfeksi COVID-19 lebih banyak dari pada lansia. Oleh karena itu, kita juga perlu memperhatikan kelurahan dengan karakter seperti Senayan. Pencegahan penyebaran lebih baik dilakukan oleh semua orang di tiap kelurahan di DKI Jakarta, terutama di kelurahan-kelurahan dengan populasi lansia yang tinggi.

Gambar 2. Kelurahan Rentan Berdasarkan Jumlah Kasus Positif Covid Terhadap Penduduk Berusia lebih dari 60 tahun
Sumber data:

–  Kasus COVID-19 diambil dari kompas.com yang merujuk kepada corona.jakarta.id

–  Jumlah penduduk berdasarkan usia penduduk per kelurahan 2018 diambil dari Jakarta Open data (data.jakarta.go.id)

2. Kerentanan Kelurahan berdasarkan distribusi penduduk di atas umur 45 tahun yang memiliki penyakit kronis dan penyebaran kasus positif COVID-19

Penduduk yang memiliki penyakit kronis bawaan memiliki risiko yang lebih tinggi.[1] Berdasarkan analisis spasial jumlah penduduk berusia di atas 45 tahun yang memiliki kronis dan jumlah kasus positif COVID-19 per 31 Maret (lihat Gambar 3), diketahui kelurahan yang rentan hanya Kalideres (di atas 500 jiwa) dan Pegadungan (101-200 jiwa). Sedangkan Kelurahan Tomang, Kebun Jeruk, Kelapa Gading Timur, dan Senayan memiliki penduduk usia di atas 45 tahun yang memiliki penyakit kronis di bawah 100 jiwa. Kelurahan lain yang memiliki penduduk dengan jumlah penyakit kronis di atas 400 jiwa tidak menunjukan jumlah kasus positif di Skala 2 (melebih 10 kasus) per 31 Maret. Meski demikian, semua kelurahan yang memiliki penduduk berusia di atas 45 tahun yang memiliki penyakit kronis harus tetap mewaspadai penyebaran COVID-19 ini dengan pembatasan sosial dan pergerakan bagi penderita penyakit kronis di wilayahnya.

Gambar 3. Kelurahan Rentan Berdasarkan Jumlah Kasus Positif Covid Terhadap Penduduk Berpenyakit Kronis berusia > 45 tahun
Sumber data:

–   Kasus COVID-19 diambil dari kompas.com yang merajuk kepada corona.jakarta.id

–   Jumlah penduduk berusia diatas 45 tahun yang memiliki penyakit kronis per kecamatan 2017 diambil dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI (http://bdt.tnp2k.go.id/)

3. Kerentanan kelurahan berdasarkan kepadatan penduduk dan penyebaran kasus positif COVID-19

Saat ini pengendalian penyebaran virus corona di Indonesia, termasuk DKI Jakarta, dilakukan melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar di masyarakat. Yang menjadi pertanyaan besar, apakah yang perlu dilakukan terhadap wilayah yang ada di Pulau Jawa yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi juga sebagai pulau terpadat sedunia. Seperti yang ditunjukan oleh Gambar 4 – data raster kepadatan penduduk tahun 2015 di DKI Jakarta (kondisi makronya tidak akan berbeda jauh di tahun 2020 ini) – kepadatan penduduk di atas 14.500 Km² berada di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, dan beberapa area di wilayah Jakarta Timur. Sedangkan wilayah DKI Jakarta lainnya masih memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, yakni di atas 12.000 Km². Dengan demikian penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ini harus dilakukan penuh kesadaran dengan dukungan sistem yang terbentuk dari masyarakat (bottom-up) di tingkat RW. Ini dapat menjadi salah satu tujuan dari peranan RW Siaga di DKI Jakarta yang bersinergi dengan Kelurahan Tanggap.

Gambar 4. Kelurahan Rentan Berdasarkan Jumlah Kasus Positif Covid Terhadap Kepadatan Penduduk
Sumber data:

–   Kasus COVID-19 diambil dari kompas.com yang merajuk kepada corona.jakarta.id

–   Data raster kepadatan penduduk 2015 diambil dari worldpop.uk

4. Kerentanan Kelurahan berdasarkan kepadatan penduduk DKI Jakarta dan penyebaran lokus pasar tradisional

Meskipun beberapa aktivitas yang tertuang dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar sudah mulai diterapkan, namun saat ini Pemerintah Daerah tidak dapat menutup pusat-pusat aktifitas yang vital untuk penyediaan bahan makanan bagi warga DKI Jakarta. Sejumlah pasar tradisional masih dibuka untuk distribusi bahan makanan ke retail atau pengecer, termasuk tukang sayur keliling, tanpa adanya penerapan dan kontrol social distancing yang ketat. Pasar tradisional saat ini masih menjadi salah satu tempat yang didominasi masyarakat yang tidak dapat mengelak untuk tidak bekerja/ berpergian ke sana, meskipun pelayanan pembelian online sudah mulai diberikan oleh beberapa pasar yang dikelola oleh PD Pasar Jaya[1]. Sebagai catatan dari hasil analisis spasial dengan parameter kepadatan penduduk dan persebaran lokus pasar tradisional yang area pelayanannya minimal mencapai 1 km, diketahui bahwa persebaran pasar tradisional lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Jakarta yang memiliki kepadatan penduduk sangat tinggi (di atas 14.500 jiwa/ Km²), terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, serta beberapa wilayah Jakarta Timur (lihat Gambar 5). Maka diharapkan kelurahan yang memiliki kepadatan tinggi tersebut dan masih berada di area pelayanan 1 km dari pasar tradisional harus memiliki strategi teknis dalam pengaturan pergerakan barang dan manusia di sekitar pasar tradisional agar mengurangi rantai penyebaran virus Corona dari pusat-pusat keramaian yang memiliki fungsi vital di DKI Jakarta tersebut ke permukiman.

Gambar 5. Penyebaran Virus Corona di Wilayah Kepadatan Penduduk Tinggi yang Memiliki Pesebaran Pasar Tradisional Terkonsentrasi
Sumber data:

–   Data raster kepadatan penduduk 2015 diambil dari worldpop.uk

–   Data spasial diperoleh dari Open Street Map

Koordinasi antar RW Siaga bersama Kelurahan Tanggap menjadi penting untuk penerapan strategi ini karena harus disesuaikan dengan konteks dan karakteristik pasar di setiap wilayah, seperti aksesibilitas dan kondisi infrastruktur di lapangan. Salah satu yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah berkoordinasi dengan pihak asosiasi atau kelompok pedagang untuk membuat pelayanan delivery ke masyarakat melalui sistem online atau telepon di semua pasar yang dikelolanya. Dukungan pemerintah daerah sebagai mitra pedagang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk membeli dengan media pelayanan seperti ini. Hal ini juga untuk mengurangi aksi penipuan yang dilakukan dengan mengatasnamakan pedagang di pasar tradisional.

5. Kerentanan Kelurahan berdasarkan kepadatan penduduk dan persebaran minimarket

Gambar 6. Potensi Super Spreader Berdasarkan Kepadatan Penduduk dan Pesebaran Minimarket
Sumber data:

–   Kepadatan penduduk 2015 diambil dari worldpop.uk

–   Data spasial diperoleh dari Open Street Map dan mapping yang dilakukan penulis

Saat ini minimarket di daerah permukiman menjadi salah satu tempat awal untuk mencari kebutuhan rumah tangga dasar selama pembatasan mobilitas dengan bekerja atau sekolah di rumah. Jumlah minimarket di permukiman DKI sangat banyak, bahkan hanya berjarak 200-300 meter antara satu dan lainnya. Selain sebagai tempat yang menyediakan kebutuhan dasar rumah tangga, minimarket dapat menjadi super spreader (tempat penyebaran yang sangat cepat) jika tanpa adanya protokol yang jelas untuk diterapkan dalam aktifitas jual beli di minimarket. Saat ini belum semua minimarket memberlakukan social distancing dengan pemberian marka antri sejauh 1 meter, pengaturan peletakan rak/ display barang, penyediaan hand sanitizer di kasir atau sudut lain di minimarket tersebut, serta kewajiban pegawai minimarket untuk menggunakan masker selama bertugas untuk menghindari droplets yang jatuh ke customer. Persebaran lokus minimarket di DKI Jakarta relatif merata (seperti yang ditampilkan pada Gambar 6). Saat ini sebagian besar (90%) wilayah DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk 14.000-14.500 jiwa/ km² dan di atas 14.000 jiwa/ km² dengan penyebaran minimarket yang cukup merata. Untuk mengurangi penyebaran penularan COVID-19 melalui titik-titik yang berpotensi sebagai super spreader ini, sepatutnya melalui penerapan aturan social distancing di minimarket dengan pengaturan display, pemberian marka berjarak setiap 1 meter untuk mengantri, pemberian hand sanitizer di kasir; dan pengawasannya secara mandiri oleh masyarakat setempat, termasuk RW Siaga, secara otomatis.

6. Kerentanan Kelurahan berdasarkan jumlah dan persebaran fasilitas kesehatan yang menangani kasus COVID-19

Gambar 7. Area pelayanan RS terhadap jumlah trend kasus positif di 10 hari setelah 31 Maret
Sumber data:

–   Kasus COVID-19 diambil dari kompas.com yang merajuk kepada corona.jakarta.id

–   Data spasial diambil dari Open Street Map

Saat ini di DKI Jakarta terdapat 12 Rumah Sakit Rujukan (RSR) yang khusus melayani pasien terinfeksi virus corona dan 8 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dapat menerima pasien dengan gejala terinfeksi virus ini selain harus menerima pasien dengan penyakit kronis lainnya. Penulis tidak memperoleh data seberapa banyak kapasitas keseluruhan di RSR dan RSUD yang ada untuk penanganan pasien positif, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan pasien dengan gejala COVID-19 yang datang untuk memeriksakan diri. Dalam analisis spasial ini ditentukan area pelayanan 3 km dari RSR dan RSUD yang disandingkan dengan jumlah kasus positif di kelurahan DKI Jakarta (lihat Gambar 7.). Maka ada dua hal yang digarisbawahi dari hasil analisis spasial ini:

  1. Trend kasus positif 10 hari setelah 30 Maret yang diperoleh melalui proyeksi data pasien positif COVID-19 dari 24 Maret hingga 30 Maret terindikasi kelurahan-kelurahan yang akan memiliki kasus positif yang tinggi (di atas 100 kasus), di antaranya Kebun Jeruk (Jakarta Barat); Karet Kuningan, Senayan dan Pela Mampang (Jakarta Selatan) dan Tanah Sereal (Jakarta Utara).
  2. Dibutuhkan tambahan fasilitas kesehatan dengan mempertimbangkan parameter persebaran dan jumlah kapasitas pelayanan untuk penanganan COVID-19 terhadap trend kenaikan pasien positif di DKI Jakarta, terutama di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Barat.

Gambar 8. Distribusi Pelayanan Puskesmas terhadap Kepadatan Penduduk
Sumber data:

–   Data raster kepadatan penduduk 2015 diambil dari worldpop.uk

–   Data spasial diambil dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta tahun 2018

Dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk DKI Jakarta dan risiko penyebaran yang cepat di area dengan kepadatan penduduk yang tinggi, maka dibutuhkan fasilitas kesehatan tambahan untuk penanganan tahap awal. Fasilitas kesehatan tambahan ini harus menjadi garda depan untuk pemeriksaan awal orang yang mengalami gejala terinfeksi COVID-19 di DKI Jakarta. Fasilitas tambahan ini meliputi puskesmas yang tersedia di hampir setiap kelurahan di DKI Jakarta dan RS umum/ swasta yang distribusinya mencakup wilayah DKI Jakarta dengan kepadatan tinggi (diatas 14.000 jika/ km²) – lihat Gambar 8.

Gambar 9. Distribusi Pelayanan Puskesmas Salah Satu Sebagai Garda Depan Terhadap Jumlah Trend Kasus Positif Di 10 Hari Setelah 31 Maret
Sumber data:

–   Kasus COVID-19 diambil dari kompas.com yang merajuk kepada corona.jakarta.id

–   Data spasial diambil dari Open Street Map dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta tahun 2018

Pembuatan triase pemeriksaan pasien berpotensi menderita COVID-19 yang dilakukan di puskesmas dan RS umum/ swasta menjadi sangat penting saat ini karena strategi ini mempersingkat antrian dan waktu pemeriksaan bagi mereka yang mengalami gejala ini. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kematian akibat lamanya penanganan mereka. RSR dan RSUD menjadi tempat terakhir dan khusus untuk perawatan bagi mereka yang positif terinfeksi COVID-19 saja. Dengan demikian, beban kerja fasilitas kesehatan dan paramedik di DKI Jakarta dalam memitigasi panndemi global ini dapat tidak hanya terpusat di RSR dan RSUD.

Tentu pemerintah harus mempersiapkan beberapa hal mendasar dalam penerapan penambahan fasilitas kesehatan dan triase penanganan pasien, yaitu:

  1. Pemerintah pusat harus dapat mengajak beberapa RS umum/ swasta menjadi mitra untuk mengambil peran ini karena banyaknya penolakan RS umum/ swasta terhadap orang yang datang untuk memeriksakan diri dengan gejala seperti terinfeksi virus corona dan PDP. Adanya jaminan pemerintah kepada RS umum/ swasta bagi mereka yang dinyatakan positif COVID-19 dapat dibebaskan biaya awal pemeriksaan hingga test di RS tersebut. Hal ini harus dinyatakan di awal oleh RS umum/ swasta saat seseorang datang untuk meminta pemeriksaan gejala COVID-19 ini.
  2. Pemerintah daerah harus mempersiapkan puskesmas sebagai garda terdepan pemeriksaan awal orang yang mengalami gejala, ODP dan PDP, antara lain dengan tersedianya jumlah paramedik yang mumpuni beserta APD yang melindungi mereka. Paramedik dapat diperoleh dari relawan yang terlatih lebih dulu untuk penanganan pasien COVID-19
  3. Informasi yang jelas akan triase pemeriksaan dan penanganan pasien COVID-19 harus disampaikan ke publik melalui Kelurahan Tanggap dan RW Siaga yang terbentuk di masyarakat, serta bekerjasama dengan semua media, baik elektronik dan online. Dengan demikian, masyarakat terinformasi dengan baik terhadap tahapan yang lebih singkat untuk pemeriksaan dengan gejala terinfeksi virus ini sehingga perawatan pasien positif lebih awal dapat dilakukan untuk menekan pertumbuhan angka kematian akibat COVID-19

Sistem Pendukung Ekonomi bagi Rumah Tangga Miskin (Desil 1-4) dalam Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pemerintah Indonesia membagi kelompok masyarakat berdasarkan pendapatan menjadi 10 Desil, di mana rumah tangga termiskin berada di Desil 1 hingga Desil 4. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar tidak serta merta diimplementasikan tanpa sistem pendukung ekonomi bagi Rumah Tangga Termiskin (RTT) ini yang menggantungkan kehidupannya melalui pendapatan harian. Saat ini pemerintah pusat mencoba meringakan biaya hidup melalui peniadaan pembayaran atas konsumsi listrik rumah tangga mereka selama 3 bulan. Namun, perlu dilakukan analisis secara spasial untuk mengetahui kelurahan dengan jumlah RTT tertinggi di DKI Jakarta dan fasilitas tempat mereka bekerja harian, seperti pasar induk, fasilitas transportasi utama (terminal bus antar dan dalam kota, stasiun kereta jarak jauh dan KRL, dan pelabuhan). Hal ini bertujuan agar tidak terjadi salah sasaran pemberian dukungan ekonomi selama masa pandemi global ini dan mencari altenatif pencegahan penyebaran virus Corona pada RTT yang memiliki risiko penularan tinggi akibat risiko pekerjaan yang harus bekerja di luar rumah dengan intensitas interaksi yang tinggi. Selain itu, kondisi lingkungan tempat tinggal yang sangat padat dan luas rumah yang sangat kecil, membuat RTT menjadi rentan terhadap rantai penyebaran virus corona ini.

Gambar 10. Rasio Kepadatan Rumah Tangga Miskin Terhadap Total Rumah Tangga di DKI Jakarta
Sumber data:

–   Data Rumah Tangga Miskin Desil 1 hingga Desil 4 diambil dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI (http://bdt.tnp2k.go.id/)

–   Data Total Rumah Tangga diambil dari Jakarta Open data tahun 2018 (data.jakarta.go.id)

Berdasarkan analisis rasio RTT terhadap total jumlah Rumah Tangga di DKI Jakarta (lihat Gambar 10.), diketahui bahwa rasio RTT di DKI Jakarta berada di angka 4-18%. Mayoritas RTT berada di kelurahan-kelurahan Jakarta Utara, seperti Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit, Penjagalan, Penjaringan, Ancol, Pademangan Barat, Pademangan Timur, Kampung Rawa, Rawa Badak Selatan, Rawa Badak Utara, Koja, Kali Baru, Lagoa, Tugu Utara, Semper Barat, Suka Pura, Semper Timur, Cilincing, Marunda dan Rorotan. Di Jakarta Pusat terdapat dua kelurahan dengan rasio RTT tertinggi, yakni kelurahan Galur dan Johar Baru. RTT di kelurahan-kelurahan tersebut harus didukung secara ekonomi oleh pemerintah daerah, mengingat pendapatan harian mereka berkurang sangat drastis hingga mendekati tidak ada. Sedangkan untuk kelurahan dengan rasio RTT sedang (8-12%) dapat diberlakukan dukungan ekonomi parsial oleh pemerintah daerah dan partisipasi rumah tangga mampu kepada mereka di kelurahan tersebut. Bagi kelurahan yang memiliki rasio RTT terendah (4-8%) dapat sepenuhnya dibantu oleh rumah tangga mampu di kelurahan tersebut dengan skema dua rumah tangga mampu dapat membantu satu RTT. Maka dalam pemberian dukungan ekonomi kepada RTT, anggaran difokuskan untuk kelurahan dengan rasio RTT tertinggi dan parsial untuk kelurahan rasio RTT sedang. Partisipasi rumah tangga dengan kemampuan ekonomi yang tinggi dapat dibentuk melalui bantuan berupa pemgumpulan sembako yang dikoordinir RW Siaga dan Kelurahan Tanggap. Dengan demikian, krisis pandemi global yang mungkin masih 3-4 bulan mendatang dapat dilalui dengan sinergi baik antar masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah daerah.

1.Persebaran Rumah Tangga Termiskin di Urban Kampung Terindikasi Sangat Padat

Gambar 11. Lokasi Urban Kampung Terindikasi Sangat Padat terhadap Persebaran Rasio RTT
Sumber data:

–   Data Rumah Tangga Miskin Desil 1 hingga Desil 4 diambil dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI (http://bdt.tnp2k.go.id/)

–   Data spasial hasil pengolahan penulis – permukiman tidak teratur indikatif (indicative irregular settlement) yang dioverlay oleh jenis tipe hunian kecil (< 150 m²)

Dari Gambar 11 diketahui bahwa indicative urban kampung yang padat yang memiliki rasio RTT tinggi (12.01%-18%) mayoritas berada di wilayah Jakarta Utara dan beberapa kelurahan di Jakarta Pusat. Sedangkan untuk rasio RTT sedang (8.01%-12%) berada sebagian di Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Lokasi indicative urban kampung yang padat ini dapat menjadi titik awal perhatian terhadap penyebaran COVID-19 yang cepat akibat kepadatan yang sangat tinggi dan terbatasnya ruang bagi RTT ini untuk menyediakan ruang isolasi khusus bagi anggota keluarga yang memiliki potensi terinfeksi virus Corona ini. Dengan demikian, salah satu tugas RW Siaga adalah membantu melakukan pemetaan bagi warganya yang memiliki gejala terinfeksi dan masuk kategori RTT di lokasi indicative urban kampung yang padat.

2. Persebaran Fasilitas Transportasi Umum Utama Terhadap Rumah Tangga Termiskin

Gambar 12. Lokasi Fasilitas Transportasi Publik terhadap Rasio RTT
–   Data Rumah Tangga Miskin Desil 1 hingga Desil 4 diambil dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI (http://bdt.tnp2k.go.id/)

–   Data spasial diperoleh dari Open Street Map

Gambar 12. menjelaskan persebaran Rumah Tangga Termiskin (RTT) terbanyak berada sebagian besar di Jakarta Utara, sebagian wilayah di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, dan sedikit di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Diasumsikan mereka bekerja dengan pendapatan harian di fasilitas transportasi publik utama, seperti terminal bus antar kota dalam propinsi (AKDP) dan antar kota antar propinsi (AKAP), pelabuhan, stasiun kereta api jarak jauh (Gambir, Senen, Tanah Abang dan Jatinegara). Mereka bekerja sebagai pedagang kaki lima, porter, pemulung dan sebagainya. Sementara diketahui bahwa kelurahan yang memiliki RTT cukup tinggi (diatas 2000 rumah tangga) yang tidak jauh dari fasilitas transportasi publik yaitu Penjagalan, Penjaringan, Pademangan Barat, Pademangan Timur, Sunter Agung (Jakarta Utara); Kapuk, Cengkareng Timur, Pegadungan, Kalideres, Semanan dan Duri Kosambi (Jakarta Barat); Pulo Gebang, Penggilingan, Jatinegara, Cipinang Besar Utara, dan Cipinang Muara (Jakarta Timur); Paseban, Kramat, Johar Baru, dan Tanah Tinggi (Jakarta Pusat). Perlu ditekankan bahwa harus diterapkan pengaturan mobilitas orang di lokus dari fasilitas transportasi publik utama ini dengan pembuatan marka dan jalur-jalur yang menerapkan social distancing karena fasilitas-fasilitas transportasi tersebut dapat menjadi super spreader bagi penyebaran virus Corona saat ini. Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah yang besar meskipun intensitas mobilitas orang saat ini sudah jauh berkurang.

Fasilitas transportasi publik yang utama ini juga menjadi salah satu super spreader, terutama AKAP dan stasiun kereta api jarak jauh, karena saat ini tidak ada pelarangan mobilitas orang dari DKI Jakarta ke kampung halamannya. Bagi pekerja migran yang bergantung pada pendapatan harian, pulang kampung merupakan solusi terbaik bagi mereka. Dengan demikian, perlu dibuat pengaturan social distancing untuk mobilitas orang di fasilitas transportasi publik ini, diantaranya pemberian marka 1 m untuk mengantri di loket dan toilet, pemberian marka tempat duduk yang boleh diduduki dengan perhitungan jarak 1 m antar tempat duduk, pemberian hand sanitizer di beberapa sudut, hingga meminta perusahaan bus dan PT.KAI untuk mengatur posisi tempat duduk dengan mempertimbangkan jarak 1 m antar penumpang. Pemerintah tidak bisa menutup mata dalam pengaturan teknis di lapangan saat ini, jika perlu bertindak tegas bagi perusahaan bus yang diketahui mengambil penumpang melebihi aturan ini.

3. Persebaran Pasar Induk dan Grosir terhadap Kelurahan dengan Rumah Tangga Termiskin

Analisis spasial terhadap persebaran pasar induk di DKI Jakarta terhadap RTT perlu lakukan karena anggota keluarga dari RTT ini bekerja tidak jauh dari rumahnya di Pasar Induk dan Grosir sebagai pembantu pedagang utama di pasar-pasar tersebut, buruh angkut, tukang parkir dan sebagainya. Diketahui bahwa kelurahan dengan jumlah RTT diatas 2000 perlu memperoleh perhatian (lihat Gambar 13.), terutama Pegadungan, Kalideres, Tegal Alur, dan Kapuk (Jakarta Barat); Pluit, Penjagalan, Penjaringan, Pademangan Barat, Pademangan Barat, Sunter Agung, Tugu Selatan, Rawabadak Utara, Kali Baru, Lagoa, Tugu Utara, Semper Barat, Semper Timur dan Cilincing (Jakarta Barat); Pulo Gebang, Penggilingan, Jatinegara, Cipinang Muara, Cipinang Besar Utara (Jakarta Timur); Tanah Tinggi dan Johar Baru (Jakarta Pusat). Dengan dukungan finansial untuk RTT di kelurahan-kelurahan tersebut, diharapkan mereka tidak perlu berkerja setiap hari di lokasi Pasar Induk dan Grosir tersebut dan bisa didampingi oleh pemerintah daerah dan NGO dengan pemberian keterampilan yang mumpuni untuk memproduksi dan menjual hand sanitizer bagi warga DKI Jakarta lainnya dengan distribusi yang dikoordinasikan bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Gambar 13. Lokus Pasar Induk dan Grosir tehadap Persebaran RTT
Sumber data:

–   Data Rumah Tangga Miskin Desil 1 hingga Desil 4 diambil dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden RI (http://bdt.tnp2k.go.id/)

–   Data spasial diambil dari Open Street Map

Kesimpulan

Analisis spasial yang dipaparkan ini untuk memberikan gambaran kelurahan-kelurahan yang rentan akan persebaran virus corona saat ini berdasarkan beberapa parameter rasional. Selain itu, saat ini pemerintah harus memberikan bantuan ekonomi bagi Rumah Tangga Termiskin di kelurahan yang terindikasi memiliki rasio yang tinggi terhadap jumlah keseluruhan jumlah rumah tangga di DKI Jakarta. Dengan mempertimbangkan lokasi tempat mereka bekerja maka alternatif strategi yang harus diturunkan menjadi protokol dan aksi nyata di tingkat lingkungan terkecil melalui sinergi pemerintah daerah dan masyarakat, di antaranya melalui pembentukan gugus tugas di kelurahan (Kelurahan Tanggap) dan RW Siaga yang saling berkoordinasi dengan baik. Dengan pendekatan sinergi dan gotong-royong ini, diharapkan DKI Jakarta dapat mengurangi penyebaran COVID-19 dan mampu melalui masa krisis yang diprediksi pada awal Mei di mana jumlah kasus tertinggi akan terjadi.

 

Terima kasih kepada:

Yanuar Eko (menghitung trend berdasarkan data kasus positif COVID-19 24-30 Maret di DKI Jakarta), Ivan Nasution (menghasilkan data di tingkat kelurahan dari sumber data kecamatan),

Hendro Sangkoyo (untuk tanggapan konstruktif).